Mitos Kebijakan Afirmatif

Oleh : Amich alhumami,
Peneliti Sosial; Department of Anthropology University of Sussex, Inggris
Sumber : Kompas Cetak, Kamis, 5 Februari 2009 | 00:43 WIB


Di antara berbagai kelompok gerakan sosial, para aktivis perempuan begitu gigih menyuarakan aspirasi keterwakilan perempuan di parlemen.

Mereka galau dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan anggota DPR/DPRD yang harus didasarkan pada suara terbanyak. Keputusan ini dinilai akan menggugurkan kebijakan afirmatif yang mengharuskan partai politik menyediakan kuota 30 persen wakil perempuan di DPR. Para pembela hak- hak politik perempuan yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen terperangkap dalam dua kekeliruan. Pertama, salah memahami konsep kebijakan afirmatif. Kedua, terjebak dalam mitos-mitos di dalamnya.

Istilah baku yang digunakan adalah affirmative action, merujuk pada kebijakan yang harus mempromosikan kesetaraan dalam memperoleh akses ke wilayah publik, terutama pekerjaan dan pendidikan. Gerakan sosial yang menuntut kebijakan afirmatif muncul sebagai refleksi pengalaman sejarah yang pahit saat kaum perempuan dan minoritas mengalami diskriminasi sehingga mereka terabaikan dan tersingkir dari kehidupan publik, seperti pernah terjadi di AS hingga akhir 1960-an. Akibat diskriminasi, keterwakilan mereka amat minimal, misalnya di universitas dan tempat kerja. Maka, Presiden Kennedy (1961) mengeluarkan executive order untuk menjamin tiap orang diperlakukan setara tanpa melihat ras, etnik, jender, agama, atau asal-usul kebangsaan untuk masuk universitas atau melamar pekerjaan.


Isu politik

Affirmative action menjadi isu politik besar, berpuncak pada American Civil Rights Movement, yang melahirkan Undang-Undang Hak-hak Sipil yang disahkan Presiden Johnson tahun 1964. Kebijakan afirmatif diperlukan guna menghapus diskriminasi dan menyeimbangkan proporsi keterwakilan tiap kelompok masyarakat di arena publik. Namun, intensi untuk menghapus diskriminasi justru melahirkan mitos-mitos tentang kebijakan afirmatif.

Pertama, perlakuan diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat selalu bersumber pada prasangka, pengucilan, dan pengabaian, yang berakibat pada penyumbatan aspirasi dan penghambatan akses untuk melakukan mobilitas sosial- politik. Namun, perlakuan diskriminasi tak bisa dilawan dengan menerapkan kebijakan dalam bentuk reverse discrimination karena ia bertentangan dengan makna esensial kebijakan afirmatif. Esensi kebijakan afirmatif adalah mengeliminasi prasangka, pengucilan, dan pengabaian yang melahirkan diskriminasi melalui perlakuan yang adil dan fair. Jadi, kebijakan afirmatif merupakan langkah proaktif dan progresif untuk menghapus perlakuan diskriminasi dengan menilai dan menghargai seseorang berdasarkan individual merits, bukan stereotyped perceptions yang menipu.

Kedua, dalam konteks jender, kebijakan afirmatif tidak sama-sebangun dengan pemberian preferensi, apalagi hak-hak istimewa, kepada kaum perempuan. Ia juga tak berarti memberi peluang kaum medioker (second best groups) untuk menempati posisi tertentu atas nama keterwakilan. Untuk bisa menduduki jabatan publik, kriteria dasar seperti kualitas, kompetensi, dan keahlian harus menjadi persyaratan mutlak bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi, kebijakan afirmatif dimaksudkan untuk membuka peluang yang sama dan perlakuan setara bagi siapa pun, berprinsip equal opportunity dengan menghargai dan mengakui keragaman latar belakang sosial budaya untuk berkompetisi secara sehat dan terbuka dalam memperebutkan posisi di arena publik.

Ketiga, kebijakan afirmatif tidak paralel dengan kuota bagi kaum perempuan atau kelompok minoritas. Ada perbedaan fundamental antara tujuan kebijakan afirmatif dan kuota. Tujuan utama kebijakan afirmatif adalah pelibatan sekelompok orang, yang semula tereksklusi dan kurang terwakili di arena publik, tanpa pembatasan dan hanya didasarkan kualifikasi individual. Sistem kuota adalah court assigned to redress a pattern of discriminatory hiring. Karena itu, kebijakan afirmatif tak bisa dijadikan dasar untuk mengangkat seseorang yang tak memenuhi standar kualifikasi dan tak layak menduduki posisi di lembaga publik. Kebijakan afirmatif tidak menoleransi seseorang dengan kemampuan minimal dan berkapasitas rendah—dengan pertimbangan jender atau keragaman sosial budaya—guna menempati jabatan publik.

Kualitas tinggi

Pesan pokok kebijakan afirmatif adalah setiap orang dituntut memiliki kualitas tinggi agar bisa berperan dan berpartisipasi di panggung publik. Keterwakilan suatu kelompok masyarakat (perempuan, minoritas) di lembaga publik harus merujuk pada standar tertentu untuk menjamin mutu dan kinerja. Dalam konteks kontestasi pemilu legislatif, keputusan MK seyogianya menjadi tantangan bagi para pembela hak-hak politik perempuan untuk membuktikan, kaum perempuan layak-pilih bukan karena gender inequity, tetapi kualitas yang baik.

Bangsa ini sudah terlalu lama memberi toleransi kepada para medioker untuk menempati jabatan publik, baik di parlemen maupun pemerintahan. Sungguh amat berisiko bila kita menyerahkan nasib dan masa depan bangsa besar ini kepada para demagog, yang tak punya kualifikasi memadai sebagai pejabat publik.


Selengkapnya...

Mini Seri Drama Jepang CHANGE, Harus Ditonton Oleh Politisi dan Calon Politisi

Nonton Drama:

MegaUpload Folder

Pemeran Kimura Takuya Fukatsu Eri Terao Akira Kato Rosa Abe Hiroshi

Tahun Tayang: 2008 Genre: Human Drama, Politics Episodes: 10

Saya sendiri sebenarnya baru melihat episode 1, untuk melihat episode-episode selanjutnya saya masih harus berusaha menggabungkan file subtitlenya dengan file videonya (baca disini). Hehe.... maklum, kalau gak seperti itu, saya gak bisa menangkap ceritanya, bahasa yang digunakan bahasa Jepang, sedangkan subtitle inggrisnya tidak bisa dimainkan dengan program-program aplikasi yang saya instal di komputer (Windows Media Player, Media Player Classic, Winamp, QuickTime, DivX Player, Real Media Player). Review ini saya ambilkan dari dua tempat, yaitu www.silentregrets.com dan blognya Shofwan Al-Banna Choiruzzad.


Cerita ini memiliki seting Jepang sebelum pemilihan Perdana Menteri. Ceritanya bermula dari meninggalnya seorang anggota legislatif majelis rendah dari Fukuoka bernama Asakura Makoto bersama anak pertamanya, Asakura Masaya. Orang ini sangat penting dalam pemilihan Perdana Menteri dari partai Seiyu. Oleh karena itu, dalam waktu satu bulan harus dilakukan pemilihan khusus untuk mengganti posisinya. Dipilihlah beberapa kandidat untuk berkampanye, salah satunya adalah Asakuran Keita, anak kedua Asakura Makoto yang sama sekali tidak tertarik pada dunia politik. Dia dipilih sebagai salah seorang kandiddat oleh pemimpin partai melalui sekretarisnya.

Asakura Keita adalah seorang guru sekolah dasar di Nagano. Selain [memaksa diri] mencintai anak-anak, dia adalah seseorang yang sangat hobi melihat bintang (haha... punya hobi yang sama nih...). Di Nagano ini, ia bisa mewujudkan semua keinginannya itu.

Asakura Keita yang memang ogah-ogahan dalam upaya memenangkan kursi parlemen dihambat lagi dengan adanya berita sangat buruk yang berkaitan dengan ayahnya dahulu. Ayahnya dituduh melakukan korupsi 100 juta yen yang dilakukannya 20 tahun yang lalu. Namun, kejujurannya menjadikan dia sebagai pemenang dalam pemilihan parlemen. Dari menjadi anggota parlemen, karir politiknya melaju menjadi ketua partai, dan akhirnya menjadi Perdana Menteri selama 3 bulan. Tanpa bekal politik, ia hanya membawa satu keyakinan;

"Aku akan melihat dengan mata yang sama dengan mata kalian,
Aku akan mendengar dengan telinga yang sama dengan telinga kalian,
Aku akan bekerja dengan tangan yang sama dengan tangan kalian yang berkeringat,
untuk menunjuk jalan yang harus diambil negeri ini...
Untuk masa depan yang penuh harapan"

Hal yang menarik dalam drama ini adalah Asakura Keita tidak belajar dari politisi-politisi senior yang sudah berpengalaman tentang ”bagaimana berpolitik”. Justru Keita-lah yang mengajari politikus itu politik yang sebenarnya. Seantiasa mengingatkan bahwa mareka berpolitik untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Ia menggunakan sepenuh waktunya untuk rakyat dan mengambil keputusan tanpa memperhatikan popularitas partai. Semangat yang dibawanya ini dianggap mengancam kedudukan partai sehingga dirancanglah sebuah upaya ”pembunuhan politik” terhadapnya. Upaya itu terjadi ketika ia menjadi Perdana Menteri. Dalam kondisi terancam seperti itu, semangatnya tetap tidak pudar. Yang dipikirkannya tetaplah rakyat. Motivasi ini pula yang membuatnya tetap bertahan, tidak membiarkan kekuasaan jatuh ke tangan politikus-plitikus busuk.

Kita berhadap politisi-politisi kita nantinya, khususnya hasil pemilu 2009, akan berbuat seperti itu. Berpolitik untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat. Kalauun masih banyak politisi busuk, para politisi baik akan mengajari mereka tentang kejujuran, dan berpolitik untuk rakyat.

Satu kutipan menarik dari drama ini,

”Saat maju untuk berada di kursi ini dengan berpolitik, kita terpanggil karena idealisme kita tentang masyarakat yang lebih baik...
Setelah berpolitik, kadang kita lupa untuk apa kita duduk di kursi ini..."

Semoga pemimpin kita tidak lupa, kita juga tidak melupakan....

Sumber :www.silentregrets.com dan Blognya Shofwan

Selengkapnya...